baniabsurd

Minggu, 25 Desember 2011

Hukum Organisasi Internasional (WTO)

Nama : Rubbani

Nim : 1209305076

Jur/Kls : Ilmu Hukum C / V

World Tourism Organization (UNWTO), yang berbasis di Madrid, Spanyol, adalah sebuah lembaga PBB berurusan dengan pertanyaan yang berkaitan dengan pariwisata. Ini mengkompilasi peringkat Pariwisata Dunia [1]. Organisasi Pariwisata Dunia adalah tubuh global yang signifikan, berkaitan dengan pengumpulan dan pengumpulan informasi statistik pariwisata internasional. Organisasi ini mewakili badan-badan sektor pariwisata publik, dari sebagian besar negara di dunia dan publikasi data membuat perbandingan yang mungkin dari aliran dan pertumbuhan pariwisata pada skala global. Ini adalah anggota dari Grup United Nations Development [2]. Bahasa-bahasa resmi UNWTO adalah Arab, Inggris, Perancis, Rusia, dan Spanyol.

Organisasi bertujuan

Organisasi Pariwisata Dunia memainkan peran dalam mempromosikan pengembangan yang bertanggung jawab, pariwisata berkelanjutan dan diakses secara universal, memberikan perhatian khusus terhadap kepentingan negara-negara berkembang.

Organisasi mendorong pelaksanaan Kode Etik Pariwisata, dengan maksud untuk memastikan bahwa negara-negara anggota, tujuan wisata dan bisnis memaksimalkan dampak ekonomi, sosial dan budaya positif dari pariwisata dan sepenuhnya menuai keuntungan, sementara meminimalkan nya negatif sosial dan lingkungan dampak.

UNWTO berkomitmen untuk Tujuan United Nations Development Goals, diarahkan untuk mengurangi kemiskinan dan mendorong pembangunan berkelanjutan. [3]

Sejarah

Asal Organisasi Pariwisata Dunia batang kembali ke 1925 ketika Kongres Internasional Asosiasi Lalu Lintas Tourist Resmi (ICOTT) dibentuk di Den Haag. Beberapa artikel dari volume awal Annals Pariwisata Penelitian, [4] mengklaim bahwa UNWTO berasal dari Uni Internasional Organisasi Publisitas Tourist Resmi (IUOTPO), meskipun menyatakan bahwa ICOTT UNWTO menjadi International Union Organisasi Publisitas Tourist Resmi pertama pada tahun 1934.

Menyusul akhir Perang Dunia Kedua dan dengan nomor perjalanan internasional meningkat, IUOTPO direstrukturisasi sendiri ke Uni Internasional Organisasi Perjalanan Dinas (IUOTO). Sebuah, teknis organisasi non-pemerintah, yang IUOTO dibuat dari kombinasi organisasi wisata nasional, industri dan kelompok konsumen. Tujuan dan sasaran dari IUOTO adalah untuk tidak hanya mempromosikan pariwisata pada umumnya tetapi juga untuk mengekstrak terbaik dari pariwisata sebagai komponen perdagangan internasional dan sebagai suatu strategi pembangunan ekonomi bagi negara-negara berkembang.

Menjelang akhir 1960-an, IUOTO menyadari kebutuhan untuk transformasi lebih lanjut untuk meningkatkan perannya di tingkat internasional. Para IUOTO sidang umum ke-20 di Tokyo, tahun 1967, menyatakan perlunya pembentukan sebuah badan antar pemerintah dengan kemampuan yang diperlukan untuk berfungsi di tingkat internasional dalam kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional lainnya, khususnya PBB. Sepanjang keberadaan IUOTO, hubungan dekat telah didirikan antara organisasi dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan saran awal memiliki IUOTO menjadi bagian dari PBB. Namun, setelah sirkulasi rancangan konvensi, konsensus menyatakan bahwa setiap organisasi antar pemerintah resultan harus terkait erat dengan PBB tetapi melestarikan "otonomi administratif dan keuangan lengkap" nya.

Itu adalah rekomendasi dari PBB bahwa pembentukan organisasi pariwisata antar pemerintah baru didasarkan. Resolusi 2529 dari sidang umum PBB XXIVth menyatakan:

"[Para majelis umum] yakin bahwa formula yang akan memungkinkan kesepakatan dicapai antara pemerintah lebih mudah untuk pembentukan sebuah organisasi pariwisata internasional dari antar pemerintah, terutama untuk membantu negara-negara berkembang akan:

(A) konversi dari International Union Organisasi Perjalanan Dinas menjadi sebuah organisasi antar pemerintah melalui revisi statuta:.

(B) Pembentukan hubungan operasional antara PBB dan Uni diubah dengan cara perjanjian formal [6]

Pada tahun 1970, sidang umum IUOTO memilih mendukung pembentukan Organisasi Pariwisata Dunia (WTO), berdasarkan undang-undang dari IUOTO, dan setelah ratifikasi oleh negara-negara ditentukan 51, WTO datang ke dalam operasi pada tanggal 1 November 1974.

Baru-baru ini, pada sidang umum kelima belas pada tahun 2003, WTO umum dewan dan PBB sepakat untuk membentuk WTO sebagai badan khusus PBB. Pentingnya kerjasama ini, Sekretaris Jenderal WTO Mr Francesco Frangialli mengklaim, akan berbaring dalam "meningkatkan visibilitas memberikan WTO, dan pengakuan yang akan diberikan untuk [itu]. Pariwisata akan dipertimbangkan pada pijakan yang sama dengan lainnya kegiatan utama masyarakat manusia "[7].

Negara anggota UNWTO

UNWTO rekan

UNWTO pengamat

UNWTO negara anggota diurutkan berdasarkan daerah mereka

Anggota

Pada 2010, keanggotaannya meliputi 154 negara anggota, [8] tujuh anggota asosiasi (Komunitas Flemish, Puerto Rico, Aruba, Hong Kong, Makau, Madeira, Netherlands Antilles), dua pengamat (Tahta Suci, Palestina). 15 dari anggota telah mengundurkan diri dari organisasi untuk periode yang berbeda di masa lalu: Australia, Bahama, Bahrain, Kanada, Kosta Rika, El Salvador, Honduras, Kuwait, Malaysia, Nikaragua, Panama, Filipina, Qatar, Thailand dan Puerto Rico.

Non-anggota adalah: Suriname, Guyana, Amerika Serikat, Belize, Trinidad dan Tobago, Dominika, Grenada, Barbados, Antigua dan Barbuda, Saint Lucia, Saint Kitts dan Nevis, Saint Vincent dan Grenadines, Liberia, Somalia, Comoros, Irlandia, Islandia, Inggris, Denmark, Swedia, Finlandia, Belgia, Luksemburg, Liechtenstein, Estonia, Uni Emirat Arab, Myanmar, Singapura, Selandia Baru, Palau, Mikronesia, Kepulauan Marshall, Kepulauan Cook, Tuvalu, Nauru, Niue, Kiribati, Kepulauan Solomon , Samoa, Tonga dan sisanya dari negara-negara dengan pengakuan yang terbatas.

Selain itu ada sekitar 350 anggota afiliasi, mewakili sektor swasta, lembaga pendidikan, asosiasi pariwisata dan otoritas pariwisata lokal. Kebingungan sering antara dua WTOs - Organisasi Pariwisata Dunia dan berbasis di Jenewa Organisasi Perdagangan Dunia - secara resmi berakhir pada 1 Desember 2005, ketika Majelis Umum menyetujui untuk menambahkan huruf PBB (untuk PBB) ke awal dari singkatan terkemuka pariwisata internasional tubuh dalam bahasa Inggris dan Rusia [9] singkatan UNWTO. tetap OMT di Perancis dan Spanyol. UNWTO Majelis Umum menyimpulkan pekerjaannya pada sesi ke-16 di Dakar, Senegal, pada tanggal 2 Desember 2005.

Majelis Umum

Majelis Umum adalah organ tertinggi Organisasi. Sesi biasa yang diadakan setiap dua tahun, yang dihadiri oleh delegasi dari Anggota Penuh dan Associate, serta perwakilan dari Dewan Bisnis. Ini adalah pertemuan yang paling penting dari para pejabat pariwisata senior dan perwakilan tingkat tinggi dari sektor swasta dari seluruh dunia.

Komisi Daerah

Didirikan pada tahun 1975 sebagai organ anak perusahaan dari Majelis Umum, enam Komisi Daerah biasanya bertemu setahun sekali. Mereka memungkinkan negara-negara anggota untuk memelihara kontak dengan satu sama lain dan dengan Sekretariat antara sesi Majelis Umum, yang mereka mengajukan proposal mereka dan menyampaikan keprihatinan mereka. Setiap Komisi memilih salah satu Ketua dan Wakil-Ketua nya dari antara para anggotanya untuk jangka waktu dua tahun terhitung dari satu sesi ke sesi berikutnya Majelis.

Dewan Eksekutif

Tugas Dewan Eksekutif adalah untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan, dengan berkonsultasi dengan Sekretaris Jenderal, untuk pelaksanaan keputusan sendiri dan rekomendasi dari Majelis atasnya dan melaporkan kepada Majelis. Dewan memenuhi setidaknya dua kali setahun Dewan terdiri. dari Anggota Penuh dipilih oleh Majelis dalam proporsi satu Anggota untuk setiap lima Anggota Penuh, sesuai dengan Aturan Prosedur yang ditetapkan oleh Majelis dengan tujuan untuk mencapai distribusi geografis yang adil dan merata Masa jabatan Anggota Dewan terpilih ini. empat tahun dan pemilu untuk satu-setengah dari anggota Dewan yang diadakan setiap dua tahun. Spanyol adalah Anggota Tetap Dewan Eksekutif.

Komite

* Dunia Komite Etika Pariwisata

* Komite

* Program Komite Anggaran dan Keuangan

* Komite Pasar dan Daya Saing

Komite tentang Statistik dan rekening Satelit Pariwisata

Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Komite

Komite Penanggulangan Kemiskinan

Komite Review Aplikasi untuk Keanggotaan Afilias

Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Jenderal iklan interim Taleb Rifai dari Yordania, yang mengawasi sekitar 110 staf penuh waktu di Markas Madrid UNWTO itu. Dia dibantu oleh Wakil Sekretaris Jenderal. Para pejabat bertanggung jawab untuk melaksanakan program UNWTO itu kerja dan melayani kebutuhan Anggota. Anggota Afiliasi didukung oleh seorang Direktur Eksekutif penuh waktu di Markas Madrid. Sekretariat juga mencakup kantor dukungan regional untuk Asia-Pasifik di Osaka, Jepang, dibiayai oleh Pemerintah Jepang. [11]

[Sunting] Lihat juga

Kecil Bendera PBB ZP.svg PBB Portal

Sumber :

http://en.wikipedia.org/wiki/World_Tourism_Organization

Sejarah Hukum Pidana

NAMA : RUBBANI

KELAS : ILMU HUKUM C

SEMESTER : II

SEJARAH HUKUM PIDANA

Hukum pidana, khususnya hukum pidana mati menjadi fenomena sepanjang masa dalam sejarah hukum pidana di dunia. Sebenarnya sejak kapan hukuman pidana mati itu diberlakukan dalam peradaban dunia? Namun yang jelas, hukuman pidana mati itu resmi diakui bersamaan dengan adanya hukum tertulis, yaitu sejak adanya Undang-Undang Raja Hamurabi di Babilonia pada abad ke-18 sebelum masehi. Saat itu ada 25 jenis pidana kejahatan yang diancam hukuman mati.

Dimulai pada zaman Romawi. Dapat dikatakan hukum Romawi yang dituangkan dalamCorpus Iuris Civil berlaku hampir selama seribu tahun atau dalam pertengahan abad ke-6 Masehi. Dari sinilah kemudian hukum Romawi mengembankan dirinya meliputi wilayah-wilayah yang semakin luas di seluruh Eropah. Gejala ini dinamakan penerimaan (resepsi) hukum Romawi.

Mulai abad pertengahan banyak mahasiswa-mahasiswa dari Eropah Barat dan Utara belajar di Univrsitas-universitas di Italia dan Perancis Selatan (dimana Italia merupakan pusat kebudayaan Eropah). Dimana pada era itu yang dipelajari hanya hukum Romawi. Setelah mereka tiba di tanah airnya masing-masing maka Hukum Romawi akan diterapkan apabila hukumnya sendiri tak dapat menyelesaikan persoalan hukum mereka. Bahkan kadangkala hukumnya sendiri sengaja tidak dipergunakan.Adanya kepercayaan pada hukum alam yang asasi, yang dianggap sebagai suatu hukum yang sempurna dan berlaku bagi setiap waktu (zaman) dan tempat, oleh karena itu mereka yang menerima hukum alam ini dapat melepaskan dirinya dari hukum Romawi yang telah dipelajari di negara Italia dan Perancis Selatan, maka biasanya mereka menyamakan hukum alam itu hukum Romawi.

Salah satu negara di Eropah yang meresepsi hukum Romawi adalah Perancis.Hal ini dikarenakan dalam sejarahnya Perancis pernah ditaklukan oleh Caesar, kira-kira 50 tahun sebelum Masehi. Kemudian dalam abad ke-5 sesudah Masehi, timbullah perubahan dimana bangsa Germania memasuki Gallia. Mula-mula bangsa Wetsgota yang menduduki barat daya Gallia.

Pada abad ke XVIII ada dua peristiwa yang menggemparkan, yang mempunyai pengaruh besar terhadap opni publik yaitu mengenai pedagang JEAN CALAS (1762) di Toulouse dijatuhi hukuman mati. VOLTAIRE telah menggugatnya dan meminta supaya diadakan pemeriksaan revisi. Pemeriksaan revisi terjadi pada tahun 1765, dimana dinyatakan bahwa JEAN CALAS tidak bersalah dan putusan yang pertama dibatalkan; tetapi nyawa JEAN CALAS sudah tidak ada lagi;Peristiwa kedua yang terjadi pada waktu 1764, adalah tulisan BECCARIA “Dei delitti e delle pene” yang memprotes pelaksanaan hukuman-hukuman yang diluar peri kemanusiaan dan kejamnya hukuman-hukuman. Kedua peristiwa itu, di samping memberikan anjuran pemakai akal budi pada zaman RENAISSANCE (Aufklarung), sangat banyak pengaruhnya terhadap pembaharuan hukum pidana.

Pada tahun 1791 setelah Revolusi Perancis terbentuk CODE PENAL yang pertama yang dalam banyak hal dipengaruhi oleh jalan pikirannya BECCARIA. Pada tahun 1810 dalam pemerintah NAPOLEON yang berlaku hingga saat ini, Code Penal tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh ajaran dari seorang utilist Inggris yang bernama BENTHAM. Hukum Pidana ini dalam banyak hal masih ditujukan untuk menakut-nakuti, terutama terlihat dari ancaman pidananya.

Di Belanda mulai ada gerakan untuk membuat perundang-undangan hukum pidana pada tahun 1795, baru tahun 1809 terwujud : CRIMINEEL WETBOEK VOOR HET KONINGKRIJK HOLLAND dalam pemerintahan LODEWIJK NAPOLEON, yang merupakan kodifikasi umum yang pertama yang bersifat Nasional.

Penjajahan Perancis tahun 1811, yang memberlakukan Code Penal Perancis sebagai penggantinya sampai tahun 1886. Pada masa ini C.P. tersebut banyak mengalamai perobahan-perobahan terutama mengenai ancaman pidananya yang kejam menjadi diperlunak. Pidana penyiksaan dan pidana “cap-bakar” ditiadakan. Salah satu peristiwa penting yang terjadi ketika itu ialah penghapusan pidana mati (dengan Undang-Undang 17 September 1870 stb. No. 162) dalam Wvs, sedang di WvMS jika terjadi pada waktu damai dan tidak dilakukan kepada musuh. Pada tahun 1881 hukum pidana nasional Belanda terwujud dan yang mulai berlaku pada tahun 1886, yang bernama “WETBOEK VAN STRAFRECHT” sebagai pengganti Code Penal warisan dari Napoleon

Sejarah Hukum Pidana di Indonesia

Membicarakan sejarah hukum pidana tidak akan lepas dari sejarah bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia mengalami perjalanan sejarah yang sangat panjang hingga sampai dengan saat ini. Beberapa kali periode mengalami masa penjajahan dari bangsa asing. Hal ini secara langsung mempengaruhi hukum yang diberlakukan di Negara ini, khususnya hukum pidana. Hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik mempunyai peranan penting dalam tata hukum dan bernegara. Aturan-aturan dalam hukum pidana mengatur agar munculnya sebuah keadaan kosmis yang dinamis. Menciptakan sebuah tata sosial yang damai dan sesuai dengan keinginan masyarakat.

Hukum pidana menurut van hammel adalah “semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu Negara dalam menyelanggarakan ketertiban hukum yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar peraturan tersebut”. Mempelajari sejarah hukum akan mengetahui bagaimana suatu hukum hidup dalam masyarakat pada masa periode tertentu dan pada wilayah tertentu. Sejarah hukum punya pegangan penting bagi yuris pemula untuk mengenal budaya dan pranata hukum.

Hukum Eropa Continental merupakan suatu tatanan hukum yang merupakan perpaduan antara hukum Germania dan hukum yang berasala dari hukum Romawi “Romana Germana”. Hukum tidak hanya berubah dalam ruang dan letak, melainkan juga dalam lintasan kala dan waktu. Secara umum sejarah hukum pidana di Indonesia dibagi menjadi beberapa periode, yakni:

1. Masa Kerajaan Nusantara

Pada masa kerajaan nusantara banyak kerajaan yang sudah mempunyai perangkat aturan hukum. Aturan tersebut tertuang dalam keputusan para raja ataupun dengan kitab hukum yang dibuat oleh para ahli hukum. Tidak dipungkiri lagi bahwa adagium ubi societas ibi iussangatlah tepat. Karena dimanapun manusia hidup, selama terdapat komunitas dan kelompok maka akan ada hukum. Hukum pidana yang berlaku dahulu kala berbeda dengan hukum pidana modern. Hukum pada zaman dahulu kala belum memegang teguh prinsip kodifikasi. Aturan hukum lahir melalui proses interaksi dalam masyarakat tanpa ada campur tangan kerajaan. Hukum pidana adat berkembang sangat pesat dalam masyarakat.

Hukum pidana yang berlaku saat itu belum mengenal unifikasi. Di setiap daerah berlaku aturan hukum pidana yang berbeda-beda. Kerajaan besar macam Sriwijaya sampai dengan kerajaan Demak pun menerapkan aturan hukum pidana. Kitab peraturan seperti Undang-undang raja niscaya, undang-undang mataram, jaya lengkara, kutara Manawa, dan kitab adilullah berlaku dalam masyarakat pada masa itu. Hukum pidana adat juga menjadi perangkat aturan pidana yang dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat nusantara.Hukum pidana pada periode ini banyak dipengaruhi oleh agama dan kepercayaan masyarakat. Agama mempunyai peranan dalam pembentukan hukum pidana di masa itu. Pidana potong tangan yang merupakan penyerapan dari konsep pidana islam serta konsep pembuktian yang harus lebih dari tiga orang menjadi bukti bahwa ajaran agam islam mempengaruhi praktik hukum pidana tradisional pada masa itu.

2. Masa Penjajahan

Pada masa periodisasi ini sangatlah panjang, mencapai lebih dari empat abad. Indonesia mengalami penjajahan sejak pertama kali kedatangan bangsa Portugis, Spanyol, kemudian selama tiga setengah abad dibawah kendali Belanda. Indonesia juga pernah mengalami pemerintahan dibawah kerajaan Inggris dan kekaisaran Jepang. Selama beberapa kali pergantian pemegang kekuasaan atas nusantara juga membuat perubahan besar dan signifikan.

Selama lebih dari seratus tahun sejak KUHP Belanda diberlakukan, KUHP terhadap dua golongan warganegara yang berbeda tetap diberlakukan di Hindia Belanda. Hingga pada akhirnya dibentuklah KUHP yang berlaku bagi semua golongan sejak 1915. KUHP tersebut menjadi sumber hukum pidana sampai dengan saat ini. Pembentukan KUHP nasional ini sebenarnya bukan merupakan aturan hukum yang menjadi karya agung bangsa. Sebab KUHP yang berlaku saat ini merupakan sebuah turunan dari Nederland Strafwetboek (KUHP Belanda). Sudah menjadi konskwensi ketika berlaku asas konkordansi terhadap peraturan perundang-undangan .

KUHP yang berlaku di negeri Belanda sendiri merupakan turunan dari code penal perancis. Code penal menjadi inspirasi pembentukan peraturan pidana di Belanda. Hal ini dikarenakan Belanda berdasarkan perjalanan sejarah merupakan wilayah yang berada dalam kekuasaan kekaisaran perancis.Desakan pembentukan segera KUHP nasional sebagai sebuah Negara yang pernah dijajah oleh bangsa asing, hukum yang berlaku di Indonesia secara langsung dipengaruhi oleh aturan-aturan hukum yang berlaku di Negara penjajah tersebut. Negeri Belanda yang merupakan negeri dengan sistem hukum continental menurunkan betuknya melalui asas konkordansi. Peraturan yang berlaku di Negara jajahan harus sama dengan aturan hukum negeri Belanda. Hukum pidana (straffrecht) merupakan salah satu produk hukum yang diwariskan oleh penjajah.

Pada tahun 1965 LPHN (lembaga pembinaan hukum nasional) memulai suatu usaha pembentukan KUHP baru. Pembaharuan hukum pidana Indonesia harus segera dilakukan. Sifat undang-undang yang selalu tertinggal dari realitas social menjadi landasan dasar ide pembaharuan KUHP. KUHP yang masih berlaku hingga saat ini merupakan produk kolonial yang diterapkan di Negara jajahan untukmenciptakan ketaatan. Indonesia yang kini menjadi Negara yang bebas dan merdeka hendaknya menyusun sebuah peraturan pidana baru yang sesuai dengan jiwa bangsa.

Usaha Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia

Pembaharuan hukum khususnya hukum pidana di Indonesia dilaksanakan melalui dua jalur, yaitu:

(1) pembuatan undang-undang yang maksudnya untuk mengubah, menambah dan melengkapi KUHP yang sekarang berlaku, dan

(2) menyusun Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP) yang tujuannya untuk menggantikan KUHP yang sekarang berlaku yang merupakan warisan kolonial.

Usaha pembaharuan hukum pidana (KUHP) didasarkan pada alasan-alasan baik politik, sosiologis maupun praktis, serta alasan adaptif bahwa KUHP Nasional nanti dapat menyesuaikan diri dengan kecenderungan-kecenderungan Internasional yang diakui oleh masyarakat beradab.Usaha pembaharuan hukum pidana melalui penyusunan R-KUHP sudah dimulai sejak tahun 1958 dengan terbentuknya Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) yang kemudian diubah menjadi Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Saat ini telah berhasil disusun RUU-KUHP tahun 1999-2000, dimana di samping tetap memandang asas Legalitas sebagai asas yang fundamental bagi negara Republik Indonesia yang berdasarkan hukum, juga mengakui adanya hukum adat yang memang untuk daerah-daerah tertentu masih hidup dalam masyarakat. Hal ini terlihat dalam Pasal 1 ayat (3) RUU-KUHP tahun 1999/2000, serta Pasal 62 ayat (1) e berupa sanksi pemenuhan kewajiban adat.

Di Pulau Bali sampai saat ini masih terdapat tindak pidana adat yang sebagian besar diselesaikan di luar pengadilan, yaitu melalui Prajuru Desa Adat. Penyelesaian melalui Pengadilan Negeri kepada pelaku hanya dijatuhi pidana seperti dalam Pasal 1O KUHP. Hal ini membuat masyarakat adat merasa tidak puas, sehingga kepada pelaku oleh masyarakat adat juga dijatuhi sanksi adat. Oengan demikian ada penjatuhan pidana ganda dalam penyelesaian tindak pidana adat.Untuk menghindari penjatuhan pidana ganda (pidana menurut KUHP dan sanksi adat), maka terhadap tindak pidana adat yang telah dijatuhi sanksi adat oleh Pimpinan Adat dan yang bersalah telah melaksanakannya, apabila tindak pidana adat tersebut diajukan ke muka pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan tidak diterima.Dengan masih ditaati dan dihormatinya hukum adat untuk daerah-daerah tertentu di Indonesia maka sangat relevan untuk mengangkat ke permukaan hukum pidana adat berserta sanksi adatnya sebagai bahan penyusunan KUHP Nasional.Pembaharuan KUHP secara parsial/tambal sulam yang pernah dilakukan Indonesia adalah dengan mencabut, menambahkan, atau menyempurnakan pasal-pasal dalam KUHP maupun aturan-aturan hukum pidana di luar KUHP dengan beberapa peraturan perundang-undangan agar sesuai dengan kondisi bangsa dan perkembangan jaman. Pembaharuan hukum pidana materiel dengan model parsial ini telah dilakukan sejak awal Indonesia merdeka dengan disahkannya UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana sebagai “akta kelahiran” KUHP.Beberapa peraturan perundang-undangan yang mencabut, menambahkan, atau menyempurnakan pasal-pasal dalam KUHP antara lain sebagai berikut.

1). UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Dalam undang-undang ini diatur beberapa hal terkait dengan usaha pembaharuan hukum pidana, antara lain:

1. Mengubah kata-kata “Nederlandsch-Indie” dalam peraturan hukum pidana menjadi “Indonesia”.

2. Mengubah nama Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie menjadi Wetboek van Strafrecht sebagai hukum pidana Indonesia dan bisa disebut KUHP.

3. Perubahan beberapa pasal dalam KUHP agar sesuai dengan kondisi bangsa yang merdeka dan tata pemerintahan yang berdaulat.

d). Kriminalisasi tindak pidana pemalisuan uang dan kabar bohong.

2). UU Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan

Dalam undang-undang ini ditambahkan jenis pidana pokok baru berupa pidana tutupan ke dalam Pasal 10 huruf a KUHP dan Pasal 6 huruf a KUHP Tentara.

3) UU Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah RI dan Mengubah KUH Pidana

Pemberlakuan UU Nomor 1 Tahun 1946 untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.

4). UU Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan KUHP.

1. Dengan undang-undang ini ancaman pidana pada Pasal 359, 360, dan 188 diubah, yaitu:
Pasal 359 tentang tindak pidana penghilangan nyawa karena kealpaan dipidana lebih berat dari pidana penjara maksimal 1 tahun atau pidana kurungan maksimal 9 bulan menjadi pidana penjara maksimal 5 tahun atau pidana kurungan maksimal 1 tahun.

2. Pasal 360 tentang tindak pidana karena kesalahan menyebabkan luka berat, sehingga menyebabkan orang sakit sementara atau tidak dapat menjalankan profesinya semula dipidana maksimal 9 bulan penjara atau kurungan maksimal 6 bulan atau denda maksimal Rp 300,-, dipisah menjadi dua ayat

3. Pasal 188 tentang tindak pidana kebakaran, peletusan, atau banjir yang membahayakan umum atau menyebabkan matinya orang lain karena kealpaan dipidana lebih ringan yaitu pidana penjara maksimal 5 tahun atau pidana kurungan maksimal 1tahun atau pidana denda maksimal Rp. 300,-.

7). UU Nomor 18 Prp Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam KUHP dan dalam Ketentuan-ketentuan Pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945.

Dengan undang-undang ini maka hukuman denda yang ada dalam KUHP maupun dalam ketentuan pidana yang dikeluarkan sebelum 17 Agustus 1945 harus dibaca dalam mata uang rupiah dan dilipatkan lima belas kali.

8). UU Nomor 27 Tahun 1999 tentang Kejahatan terhadap Keamanan Negara.

Dalam undang-undang ini ditambahkan 6 pasal baru tentang kejahatan terhadap keamanan negara yaitu Pasal 107 a-f. Pelaksanaan pidana mati yang menurut Pasal 11 dilaksanakan di tiap gantungan telah diubah dengan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pelaksanaan Pidana Mati di Pengadilan Militer dan Pengadilan Umum. Eksekusi pidana mati berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 yang kemudian dijadikan UU Nomor 2/PnPs/1964 dilaksanakan dengan cara ditembak.

Di samping adanya beberapa perundang-undangan yang merubah KUHP di atas, terdapat juga beberapa perundang-undangan di luar KUHP yang mengatur tentang pidana. Di antaranya adalah tindak pidana ekonomi (diatur dalam UU Nomor 7 Drt Tahun 1951 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi), tindak pidana korupsi (diatur dalam UU Nomor 3 tahun 1971 kemudian diperbaharui dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 dan diperbaharui lagi dengan UU Nomor 20 Tahun 2001), tindak pidana narkotika (diatur dengan UU Nomor 22 Tahun 1997), tindak pidana psikotropika (diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1997), tindak pidana lingkungan hidup (diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 1997), tindak pidana pencucian uang (diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2003), tindak pidana terorisme (diatur dengan UU Nomor 15 Tahun 2003), dan lain sebagainya.

PHI

Pengertian hokum tata Negara

Vollenhoven
Hukum tata negara membahas masyarakat hukum atasan dan masyarakat Hukum bawahan serta hubungannya menurut hierarkhi serta hak dan kewajiban masing-masing, dan dari masing-masing itu menentukan wilayah lingkungan masyarakatnya ,semua itu menunjukkan negara dalam keadaan statis.
2. Wade dan Phillips
Dalam bukunya yang berjudul “ Constitusional law “ yang terbit pada tahun 1936 . Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur alat-alat perlengkapan negara, tugasnya dan hubungan antara alat pelengkap negara itu.
3. Paton
Dalam bukunya “ textbook of Jurisprudence “ yang merumuskan bahwa Constutional Law deals with the ultimate question of distribution of legal power and the fungcions of the organ of the state .
Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur alat-alat perlengkapan negara, tugasnya, wewenang dan hubungan antara alat pelengkap negara itu.
4. A.V.dicey
Dalam bukunya “ An introduction the study of the law of the consrtitution “,dicey mengatakan :
“as the term is used in England, appears to include all rules in directly or indirectly affect to distribution or exercise of the souvereign power inthe state “
Hukum Tata Negara adalah semua hukum (di tuliskan dengan “all rules”) yang terletak pada pembagian kekuasaan dalam negara dan pelaksanaan yang tertinggi dalam suatu negara.
Titik berat dari definisi ini terletak pada pembagian kekuasaan dalam negara dan pelaksanaan yang tertinggi dalam suatu negara. “All rules” dalam definisi di atas dimaksudkan sebagai semua ketentuan yang mengatur hubungan antara anggota yang memegang kekuasaan yang tertinggi itu satu dengan lainnya, menentukan kekuasaan yang tertinggi itu dan cara melakukan kekuasaannya.
5. Van der pot
Hukum tata negara ialah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang di perlukan serta wewenangnya masing-masing, hubungannya satu dengan yang lain dan hubungannya dengan individu-individu, definisi ini menyinggung tentang warga negara negara yang bersifat dinamis.
6. Scholten
Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara. Kesimpulan:
Bahwa dalam organisasi negara itu telah dicakup bagaimana kedudukan organ-organ dalam negara itu, hubungan, hak dan kewajiban, serta tugasnya masing-masing.
7. Austin
Mengatakan bahwa Constitutional Law menentukan orang – orang tertentu atau golongan – golongan tertentudari masyarakat yang memegang kekuasaan istimewatertentu (Souvereign power) dalam negara.
8. Apeldorn
Hukum tata negara merupakan orang-orang yang memegang jabatan pemerintahan dan batas-batas kekuasaannya.
hukum tata negara di istilahkan hukum negara dalam arti sempit adalah untuk membedakannya dengan hukum negara dalam arti luas , yang meliputi hukum administrasi negara dan hukum tata negara itu sendiri.
9. Logemann
Dalam bukunya “over de theory van een saatsrecht “ dan “Het staatsrecht van Indonesia” ,Logemann mengatakan :
Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara
- Jabatan merupakan pengertian yuridis dari fungsi
- Fungsi adalah pengertin yang bersifat sosiologis. Karena negar merupakan organisasi yang terdiri dari fungsi-fungsi dan hubungannya satu dengan yang lain.Secara Yuridis, Maka negara merupakan organisasi dari jabatan-jabatan.
10. Maurice du verger
Hukum hukum tata negara adalah salah satu cabang dari hukum publik yang mengatur organisasi dan fungsi-fungsi politik suatu lembaga
- Organisasi dan fungsi politik lembaga negara
11. Kusumadi pudjosewojo
Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur bentuk negara(kesatuan atau federal),dan bentuk pemerintahan(kerajaan/republik) yang menunjukkan masyarakat hukum baik atasan maupun bawahan beserta tingkatannya(hierarchie)yang selanjutnya menegaskan wilayah dan lingkungan rakyat dari masyarakat-masyarakat hukum itu dan akhirnya menunjukkan alat-alat perlengkapan(yang memegang kekuasaan penguasa)dari masyarakat hukum itu beserta susunan(terdiri dari orang atau sejumlah orang),wewenang tingkatan imbang dari dan alat perlengkapan negara itu.
12. Menurut Vanvollen Hoven Hukum Tata Negara adalah mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatannya dan dari masing-masing itu menentukan wilayah lingkungan rakyatnya dan akhirnya menentukan badan-badan dan fungsinya masing-masing yang berkuasa dalam lingkungan masyarakat hukum disana serta menentukan susunan dan wewenangnya dari badan-badan tersebut.
13. Menurut Vanderpot Hukum Tata Negara adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan serta wewenangnya masing-masing, Hubungan satu dengan yang lainnya dan hubungannya dengan individu-individu.
14. Menurut Prof. Mr. Ph Kleintjets Hukum Tata Negara Hindia Belanda terdiri dari kaedah-kaedah hukum mengenai tata (Inrichting Hindia Belanda), alat perlengkapan kekuasaan negara (Demet Overheadsgezag), tata, wewenang (Bevoegdheden) dan perhubungan kekuasaan (Onderlinge Machtsverhouding) diantara alat-alat perlengkapan.

Pengertian beberapa ahli hukum administrasi negara

1. Oppen Hein mengatakan “ Hukum Administrasi Negara adalah sebagai suatu gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun rendah apabila badan-badan itu menggunakan wewenagnya yang telah diberikan kepadanya oleh Hukum Tata Negara.”

2. J.H.P. Beltefroid mengatakan “ Hukum Administrasi Negara adalah keseluruhan aturan-aturan tentang cara bagaimana alat-alat pemerintahan dan badan-badan kenegaraan dan majelis-majelis pengadilan tata usaha hendak memenuhi tugasnya.”

3. Logemann mengatakan “ Hukum Administrasi Negara adalah seperangkat dari norma-norma yang menguji hubungan Hukum Istimewa yang diadakan untuk memungkinkan para pejabat administrasi Negara melakukan tugas mereka yang khusus.”

4. De La Bascecoir Anan mengatakan “ Hukum Administrasi Negara adalah himpunan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi sebab Negara berfungsi/ bereaksi dan peraturan-peraturan itu mengatur hubungan-hubungan antara warga Negara dengan pemerintah.”

5. L.J. Van Apeldoorn mengatakan “ Hukum Administrasi Negara adalah keseluruhan aturan yang hendaknya diperhatikan oleh para pendukung kekuasaan penguasa yang diserahi tugas pemerintahan itu.”

6. A.A.H. Strungken mengatakan “ Hukum Administarsi Negara adalah aturanaturan yang menguasai tiap-tiap cabang kegiatan penguasa sendiri.”

7. J.P. Hooykaas mengatakan “Hukum Administarsi Negara adalah ketentuan – ketentuan mengenai campur tangan dan alat-alat perlengkapan Negara dalam lingkungan swasta. ”

8. Sir. W. Ivor Jennings mengatakan “Hukum Administarsi Negara adalah hukum yang berhubungan dengan Administrasi Negara, hukum ini menentukan organisasi kekuasaan dan tugas-tugas dari pejabat-pejabat administrasi.”

9. Marcel Waline mengatakan “Hukum Administarsi Negara adalah keseluruhan aturan-aturan yang menguasai kegiataan-kegiatan alat-alat perlengkapan Negara yang bukan alat perlengkapan perundang-undangan atau kekuasaan kehakiman menentukan luas dan batas-batas kekuasaan alat-alat perlengkapan tersebut, baik terhadap warga masyarakat maupun antara alat-alat perlengkapan itu sendiri, atau pula keseluruhan aturan-aturan yang menegaskan dengan syarat-syarat bagaimana badan-badan tata usaha negara/ administrasi memperoleh hak-hak dan membebankan kewajiban-kewajiban kepada para warga masyarakat dengan peraturan alat-alat perlengkapannya guna kepentingan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan umum.”

10. E. Utrecht mengatakan “Hukum Administarsi Negara adalah menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan agar memungkinkan para pejabat pemerintahan Negara melakukan tugas mereka secara khusus.”

11. Prajudi Atmosudirdjo mengatakan “Hukum Administarsi Negara adalah hukum mengenai operasi dan pengendalian dari kekuasaan-kekuasaan administrasi atau pengawasan terhadap penguasa-penguasa administrasi.”

12. Bachsan Mustofa mengatakan “Hukum Administarsi Negara adalah sebagai gabungan jabatan-jabatan yang dibentuk dan disusun secara bertingkat yang diserahi tugas melakukan sebagian dari pekerjaan pemerintaha dalam arti luas yang tidak diserahkan pada badan-badan pembuat undang-undang dan badan – badan kehakiman.

BAB I

PENDAHULUAN

I.I Latar Belakang

Berdasarkan perspektif ilmu hukum administrasi, ada dua jenis hukum administrasi, yaitu pertama,hukum administrasi umum (allgemeem deel) , Yakni berkenaan dengan teori-teori dan prinsip-prinsip yang berlaku untuk semua bidang hukum administrasi,tidak terikat pada bidang-bidang tertentu , kedua hukum administrasi khusus (bijzonder deel) , yakni hukum-hukum yang terkait dengan bidang-bidang pemerintahan tertentu seperti hukum lingkungan, hukum tata ruang , hukum kesehatan dan sebagainya. Sekilas Tentang Negara Hukum. Pemikiran atau konsepsi manusia tentang Negara hukum juga lahir dan berkembang dalam situasi kesejarahan. Oleh karena itu , meskipun konsep Negara hukum dianggap sebagai konsep universal. Secara embrionik, gagasan Negara hukum telah dikemukakan oleh plato.Ada tiga unsur dari pemerintah yang berkonstitusi yaitu peratama, pemerintah dilaksanakan untuk kepentingan umum; kedua pemerintah dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum,bukan yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi; ketiga, pemerintah berkonstitusi berarti pemerintah yang dilaksanakan atas kehendak rakyat,bukan berupa paksaan – tekanan yang dilaksanakan pemerintah despotik.Dalam kaitannya dengan konstitusi bahwa konstitusi meupakan penyusunan jabatan dalam suatu Negara dan menentukan apa yang dimaksudkan dengan badan pemerintahan dan apa akhir dari setiap masyarakat.

DEFINISI HUKUM TATA NEGARA

Van Vollenhoven
Hukum Tata Negara
Adalah Hukum Tata Negara yang mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat Hukum bawahan menurut tingkatannya dan dari masing-masing itu menentukan wilayah lingkungan masyarakatnya .
Fungsi
Masing-masing yang berkuasa di dalam lingkungan masyarakat hukum itu berhak menentukan susunan dan wewenang dari badan-badan tersebut.

Scholten
Hukum Tata Negara
Adalah hukum yang mengatur organisasi dari pada Negara.
Kesimpulan
Bahwa dalam organisasi negara itu telah dicakup bagaimana kedudukan organ-organ dalam negara itu, hubungan, hak dan kewajiban, serta tugasnya masing-masing.
Van der Pot
Hukum Tata Negara
Adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan serta wewenang masing-masing, hubungannya satu dengan yang lain dan hubungan dengan individu yang lain.
Logemann
Hukum Tata Negara
Adalah hukum yang mengatur organisasi negara.
Jabatan merupakan pengertian Yuridis sedangkan fungsi adalah pengertian yang bersifat sosiologis. Karena negar merupakan organisasi yang terdiri dari fungsi-fungsi dan hubungannya satu dengan yang lain.
Secara Yuridis
Maka negara merupakan organisasi dari jabatan-jabatan.

Apeldoorn
Hukum Tata Negara
Dalam arti sempit yang sama artinya dengan istilah hukum tata negara dalam arti sempit, adalah untuk membedakannya dengan hukum negara dalam arti luas , yang meliputi hukum tata negara dan hukum administrasi negara itu sendiri.
Wade and Phillips
Hukum Tata Negara
Adalah hukum yang mengatur alat-alat perlengkapan negara, tugasnya dan hubungan antara alat pelengkap negara itu.
Dalam bukunya yang berjudul “ Constitusional law “ yang terbit pada tahun 1936 .
Paton
Hukum Tata Negara
Adalah hukum yang mengatur alat-alat perlengkapan negara, tugasnya ,wewenang dan hubungan antara alat pelengkap negara itu.
Dalam bukunya “ textbook of Jurisprudence “ yang merumuskan bahwa Constutional Law deals with the ultimate question of distribution of legal power and the fungcions of the organ of the state .

A.V. Dicey
Hukum Tata Negara
Adalah hukum yang terletak pada pembagian kekuasaan dalam negara dan pelaksanaan yang tertinggi dalam suatu negara.
Dalam bukunya “ An introduction the study of the law of the consrtitution “
Maurice Duverger
Hukum Tata Negara
Adalah salah satu cabang dari hukum privat yang mengatur organisasi dan fungsi-fungsi politik suatu lembaga nagara.
Kusumadi Pudjosewojo
Hukum Tata Negara
Adalah hukum yang mengatur bentuk negara ( kesatuan atau federal ), dan bentuk pemerintahan ( kerajaan atau republik ), yang menunjukan masyarakat
Hukum yang atasan maupunyang bawahan, beserta tingkatan-tingkatannya (hierarchie), yang selanjutnya mengesahkan wilayah dan lingkungan rakyat dari masyarakat-masyarakat hukum itu dan akhirnya menunjukan alat-alat perlengkapan ( yang memegang kekuasaan penguasa ) dari masyarakat hukum itu,beserta susunan ( terdiri dari seorang atau sejumlah orang ), wewenang, tingkatan imbang dari dan antara alat perlengkapan itu.

Jadi dari definisi-definisi
tersebut dapat di tarik kesimpulan :
Hukum Tata Negara adalah sekumpulan peraturan yang mengatur organisasi dari pada negara, hubungan antara alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal serta kedudukan warga negara dan hak-hak azasinya.
Azaz-azas Hukum Tata Negara
Azas Pancasilav
Setiap Negara didirikan atas filsafah bangsa. Filsafah itu merupakan perwujudan dari keinginan rakyat dan bangsanya. Dalam bidang hukum, Pancasila merupakan sumber hukum materil, karena setiap isi peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nya dan jika hal itu terjadi, maka peraturan tersebut harus segera di cabut.
Pancasila sebagai Azas Hukum Tata Negara dapat dilihat dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.
Azas Hukum, Kedaulatan rakyat dan Demokrasiv
Azas kedaulatan menghendaki agar setiap tindakan dari Pemerintah harus berdasarkan dengan kemauan rakyat dan pada akhirnya pemerintah harus dapat dipertanggung jawabkan kepada rakyat melalui wakil-wakilnya sesuai dengan hukum.
Azas Negara Hukum yaitu negara yang berdiri diatas hukum ayng menjamin keadilan kepada warga negaranya.
Azas Demokrasi adalah suatu pemerintahan dimana rakyat ikut serta memerintah baik secara langsung maupun tak langsung,Azas Demokrasi yang timbul hidup di Indonesia adalah Azas kekeluargaan.
Azas Kesatuanv
Adalah suatu cara untuk mewujudkan masyarakat yang bersatu dan damai tanpa adanya perselisihan sehingga terciptanya rasa aman tanpa khawatir adanya diskriminasi
Azas Pembagian Kekuasaan dan Check Belancesv
Yang berarti pembagian kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian baik mengenai fungsinya. 1. Arti Hukum Pidana
Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan” yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan. Tentunya alasan melimpahkan pidana ini, selayaknya ada hubungan dengan suatu keadaan, yang di dalamnya seorang oknum yang bersangkutan bertindak kurang baik.
2. Penggolongan Hukum Pidana
Hukum Pidana mulai dipergunakan pada zaman pendudukan jepang untuk pengertian strafrecht dari bahasa Belanda. Hukum Pidana termasuk golongan hukum publik.
3. Wujud Hukum Pidana
Hukum publik terbagi ke dalam tiga golongan hukum yaitu hukum tata negara, hukum tata usaha negara, hukum perdata.
Ketiga golongan hukum itu memuat banyak norma dan ada yang disertai ancaman hukman pidana atas pelanggarannya. Inilah yang apda pokoknya merupakan hukm pidana.
Hukum pidana yang tergambar dapat berwujud tiga macam yaitu :
a. Dengan cara dikupulkan dalam satu kita kodifikasi yaitu kitab undang-undang hukum pidana atau wetboek van strafrecht.
b. Secara tersebar dalam berbagai undang-undang tentang hal-hal tertentu yang dalam bagian penghabisan memuat ancaman hukuman pidana atas pelanggaran beberapa pasal dari undang-undang itu.
c. Secara ancaman hukuman pidana “kosong” yaitu penentuan hukuman pidana pelangaran suatu jenis larangan yang mungkin sudah ada atau yang masih akan diadakan dalam undang-undang lain.
4. Isi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
Kitab ini terdiri dari tiga buku :
a. Buku I memuat ketentuan-ketentuan umum (Algemene Lerstrukken) pasal 1-103.
b. Buku II Mengatur tentang tindak pidana kejahatan (Misdrijven) pasal 104-488
c. Buku III mengatur tentang tindak pidana pelanggaran (Overstredingen) pasal 489-569.
5. Hukum Adat Kebiasaan (Gewoonterecht)
Hukum pidana hanya terdiri atas apa yang dinamakan hukum tertulis yaitu yang termuat dalam peraturan undang-undang. Terlihat pada pasal 1 kitab undang-undang hukum pidana yang mengatakan bahwa suatu tindakan hanya dapat merupakan tindak pidana apabila berdasar atas suatu undang-undang. Maka tidak ada hukum adat kebiasaan atau gewoonterecht dalam rangkaian hukum pidana. Tetapi beberapa daerah masih ada yang dinamakan peradilan adat yang dijalankan oleh penguasa-penguasa di daerah yang masih berlaku “hukum pidana adat” ini.
6. Sejarah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Pada zaman penajahan Belanda di Indonesia terdapa dualisme dalam perundang-udangan. Ada peraturan-peraturan hukum tersendiri untuk orang Belanda dan orang Eropa lainnya yang merupakan jiplakan dari hukum tersendiri untuk orang-orang Indonesia dan orang-orang timur asing. Untuk orang Eropa berlaku suatu kitab undang-undang hukum pidana tersendiri termuat dalam firman raja Belanda (Staatsblad 1866 No. 55) mulai berlaku tanggal 1 Januari 1867 untuk orang Indonesia dan orang timur asing termuat dalam Ordonnantie (Staatsblad 1872 No. 85) mulai berlaku tanggal 1 Januari 1873.
Kedua kitab undang-undang hukum pidana di Indonesia adalah jiplakan dari Code Penal dari Prancis yang oleh kaisar Napoleon dinyatakan berlaku di Belanda ketika negara itu ditaklukan oleh Napoleon pada permlaan abad kesembilan belas. Pada tahun 1881 di Balnda dibentuk dan mulai berlaku pad tahun 1886 suatu kitab undang-undang hukum pidana baru yang bersifat Nasional yang sebagian besar merupakan contoh kitab undang-undang hukum pidana di Jerman.
Di Indonesia maka dibentuk kitab undang-undang hukum pidana baru (Wetboek van Strafrecht voor Indie) dengan firman Raja Belanda tanggal 15 oktober 1915, mulai berlaku 1 Januari 1918, yang sekaligus mengganti kedua kitab undang-undang hukum pidana tersebut yang diberlakukan bagi semua penduduk di Indonesia.
Keadaan hukum pidna ini dilanjutkan pada zman pendudukan Jepang dan pada permulaan kemerdekaan Indonesia, berdasar dari aturan-aturan perlaihan, baik dari pemerintah Jepang maupun dari Undang-udang Dasr Republik Indonesia 1945 pasal II dari aturan perlaihan yang berbunyi :
“Segala Badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Nomor 1 Tahun 1945 tanggal 26 Februari 1946, termuat dalam Berita Republik Indoensia II nomor 9 diadakan penegaskan tentang hukum pidana yaSejarah hukum tertulis dimulai dengan waktu kedatangan orang Belanda yang pertama di Indonesia. Sejak dahulu maka hukum yang berlaku bagi orang Belanda di Indonesia sebanyak mungkin disamakan dengan hukum yang berlaku di negeri Belanda. Asas konkordansi itu senantiasa dipegang teguh selama orang belanda itu menguasai perundang-undangan di Indonesia (pasal 131 ayat (2) sub a. IS). Jadi sejak permulaan, hukum pidana tertulis yang berlaku bagi orang Belanda dikonkordasi dengan hukum pidana yang berlaku di negeri Belanda.

Hukum yang berlaku bagi orang Belanda di pusat-pusat dagang VOC yang pertama-tama disini adalah hukum yang dijalankan di atas kapal-kapal VOC. Hukum kapal terdiri atas dua bagian : Hukum Belanda yang kuno ditambah dengan asas-asas hukum Romawi. Bagian terbesar hukum kapal tersebut adalah hukum disiplin. Hukum yang berlaku di daerah yang dikuasai VOC itu terdiri dari : (E, Utrecht : 1965).

1. Hukum Statuta (yang termuat dalam statutan van Batavia)

2. Hukum Belanda yang kuno

3. Asas-asas hukum Romawi

Makalah Banding

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik allah semata karena Dialah yang memberikan kekuatan dan kesempatan bagi kita semua sehingga kita dapat merasakan udara sejuk pada pagi hari dan merasakan kegelapan malam, subhanalllah Maha Suci Allah tuhan semesta alam.

Sholawat berangkaikan salam, semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam nabi akhir zaman pembawa salam dan islam nabi besar Muhammad SAW, beliau bagaikan embun penyejuk pada setiap insan karena beliau telah membawa kita dari jurang-jurang kebathilan sehingga kita dapat merasakan ni’mat iman, islam dan ihsan.

Alhamdulillah, berkat izin Allah SWT makalah ini bisa diselesaikan, walaupun dalam penyelesaian makalah ini kami rasakan banyaknya RINTANGAN yang menghalangi kami tapi pada akhirnya kami bisa juga menyelesaikan makalah ini, dimana dalam makalah ini kami membahas tentang “BANDING”, walaupun kami sadari dalam penulisan makalah ini kami rasa banyak sekali kekurangan dan kesalahan.

Layaknya sebagai seorang manusia yang tidak pernah putus dari kesalahan-kesalahan. Maka dari itu kami mengharap adanya kritik dan saran yang bersifat membangun, sehingga dapat dijadikan bahan perbaikan bagi diri kami.

Bandung, April 2011

DAFTAR ISI

COVER

KATA PENGANTAR ………………………………………………………............ i

DAFTAR ISI …………………………………………………………………........... ii

BAB I PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah …………………………………………………… 1

B.Identifikasi Masalah …………………………………....……………….….. 1

BAB II PEMBAHASAN

A.Pengertian Banding…………..…………………….............................. 3

B. Dasar Hukum Mengenai Banding….………………………….……....... 5

C. Syarat dan Tata Cara Banding.……………………………..…………… 10

BAB III ANALISIS

A. Analisis Banding……………………………………………….……....... 11

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan……………………………………………………………..... 12

DAFTAR PUSTAKA

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan diajukan permohonan banding, perkara menjadi mentah lagi. Putusan pengadilan negeri, kecuali apabila dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, atau putusan tersebut adalah suatu putusan provisionil, tidak dapat dilaksanakan. Berkas perkara yang bersangkutan, tidak dapat dilaksanakan. berkas perkara yang bersangkutan, beserta salinan resmi putusan tersebut serta surat-surat yang lain-lainnya, akan dikirimkan kepada pengadilan tinggi untuk diperiksa atau diputus lagi. Yang akan diperiksa adalah semua surat-suratnya, dengan lain perkataan berkasnya. Jarang sekali terjadi, bahwa orang yang bersangkutan, yaitu penggugat dan tergugat diperiksa lagi oleh pengadilan tinggi. Hal ini hanya dilakukan apabila pengadilan tinggi menganggap bahwa pemeriksaan belum sempurna dilakukan dan menjatuhkan putusan sela dengan maksud untuk memperlengkapi pemeriksaan tersebut sendiri.

B. Identifikasi Masalah

Pada umumnya seandainya dilakukan pemeriksaan tambahan putusan berdasarkan pengadilan tinggi,pemeriksaan tersebut dilakukan oleh pengadilan negeri yang bersangkutan.

Hal itu dilakukan dengan maksud untuk menghemat waktu dan biaya, adalah amat sukar bagi pihak-pihak yang bersangkutan apabila harus menghadap pada persidangan pengadilan tinggi yang terletak diibu kota propinsi. Pengadilan tinggi dalam taraf banding akan meneliti apakah pemeriksaan perkara telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang dengan cukup teliti, selain itu akan diperiksa apakah putasan yang telah dijatuhkan oleh hakim pertama sudah tepat dan benar, atau putusan itu adalah salah sama sekali kurang tepat. Dalam hal putusan telah dianggap benar, putusan pengadilan negeri akan dikuatkan. Apabila putusan tersebut dianggap salah, putusan akan dibatalkan dan pengadilan tinggi akan memberi peradilan sendiri, dengan lain perkataan, akan memberi putusan yang lain, yang berbeda dengan putusan pengadilan negeri. Adakalanya, bahwa putusan tersebut dianggap kurang tepat, sehingga putusan tersebut harus diperbaiki.

Maka dari itu, untuk lebih lanjut disini akan dijelaskan lebih lanjut tentang:

1. Apa itu Banding?

2. Apa dasar hukum tentang Banding?

3. Bagaimana syarat dan tata cara Banding?

BAB II

A.Pengertian Banding

Banding

Salah satu upaya hukum yang biasa adalah banding. Lembaga banding diadakan dibuat oleh pembuat undang-undang, oleh karena dikhawatirkan bahwa hakim yang adalah manusia biasa, membuat kesakahan dalam menjatuhkan sesuatu putusan. Oleh karena itu, dibuka kemungkinan bagi orang yang dikalahkan untuk mengajukan permohonan banding kepada pengadilan tinggi.Upaya hukum banding diadakan oleh pembuat undang-undang,karena dikhawatirkan ada kesalahan dari hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan,karena hakim juga manusia. Karena itu dibuka kemungkinan bagi orang yang dikalahkan untuk mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi.[1]

Pada umumnya seandainya pun dilakukan pemeriksaan tambahan putusan berdasarkan pengadilan tinggi,pemeriksaan tersebut dilakukan oleh pengadilan negeri yang bersangkutan.

Diatas telah disinggung, bahwa adakalanya, bahwa pemeriksaan perkara kurang lengkap, sehingga perlu diperbaiki, dalam hal itu berkas perkara akan dikirim kembali kepada pengadilan negeri yang bersangkutan untuk dilengkapi atau pengadilan tinggi akan melaksanakan pemeriksaan tambahan sendiri.

Untuk memerintahkan hal itu akan dijatuhkan suatu putusan sela, yang dengan jelas memuat hal-hal yang dianggap kurang dan perlu ditambah pemeriksaannya.

Apabila salah satu pihak dalam suatu perkara perdata tidak menerima suatu putusan Pengadilan Negeri karena merasa hak-haknya terserang oleh adanya putusan itu atau menganggap putusan ini kurang benar dan kurang adil, maka ia dapat mengajukan permohonan banding. ia dapat mengajukan perkara yang telah diputuskan itu kepada pengadilan yang lebih tinggi untuk memintakan pemeriksaan ulang. Asas peradilan dalam dua tingkat itu bersandarkan pada keyakinan bahwa putusan pengadilan dalam tingkat pertama itu belum tentu tepat atau benar dan oleh karena itu perlu dimungkinkan pemeriksaan ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi.[2]

B. Dasar Hukum Mengenai Banding

Perlu kiranya mendapat perhatian bahwa tentang hal banding dalam perkara perdata dan pidana berbeda peraturannya. aturan banding dalam perkara pidana semula diatur dalam pasal 350 sampai 356 HIR yang kemudian dicabut oleh S. 1932 no.460 jo. 580, sehingga hanya tinggal ketentuan yang diatur dalam Reglement op de strafvordering voor de raden van justitie op Java en het hooggerectshof van indonesia (ps. 282 dan seterusnya). Sekarang hal banding dalam perkara pidana diatur dalam KUHAP pasal 67,87,233-243 KUHAP.

Bagi perkara perdata hal banding semula diatur dalam pasal 188 sampai dengan 194 HIR. tetapi dengan adanya pasal 3 jo. 5 Uudasar 1/1951 pasal-pasal tersebut sekarang tidak berlaku lagi. dan yang sekarang berlaku ialah UU. 20/1947 untuk Jawa dan Madura, sedang untuk daerah luar jawa dan madura ialah pasal 199 sampai dengan 205. kita lihat bahwa ketentuan mengenai banding masih pluralistis.

Permohonan banding dapat di ajukan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal itu berarti, bahwa pihak yang dikalahkan dengan putusan pengadilan dapat mengajukan permohonan banding. Dalam hal gugat dikabulkan, untuk sebagian (dan untuk bagian yang lain atau yang selebihnya di tolak), atau dalam hal telah diajukan gugat balasan, dan baik gugat asal, maupun gugat balik, duaduanya dikabulkan atau ditolak, maka kedua belah pihak dapat mengajukan permohonan banding, dengan lain perkataan permohonan banding yang diajukan oleh salah satu pihak, tidak menutup kemungkinan bagi pihak yang lain untuk mengajukan permohonan banding juga.

Pasal 6 tersebut juga menyebutkan bahwa yang bisa mengajukan permohonan banding adalah pihak yang berkepentingan. Hal ini berarti, bahwa pihak yang dikalahkan yaitu yang gugatannya ditolak atau dikabulkan sebagaian atau yang gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima, yang dpat mengajukan permohonan banding. Bagaimana apabila permohonan banding justru diajukan oleh pihak yang menang, serta permohonan banding dapat diterima? Misalnya dalam hal gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, lalu pihak tergugat dengan maksud untuk menutup, kemungkinan pengajuan gugat baru dalam waktu yang dekat, kemudian tergugat yang menang itu, dengan maksud yang buruk, mengajukan permohonan banding, apakah permohonan banding tersebut dapat diterima?

Apabila ditinjau dari maksud pembuat undang-undang dengan mengadakan lembaga banding seperti dikemukakan diatas, permohonan banding semacam diatas, harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena itu diajukan oleh seorang yang tidak berkepentingan. Menurut penulis yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan adalah pihak yang oleh utusan pengadilan Negeri dikalahkan, dan bukan pihak yang dimenangkan, oleh karena itu permohonan banding yang diajukan oleh pihak yang menang dengan maksud untuk mengundur waktu atau dengan maksud jahat yang lain tidak dapat diterima dalam hal ini telah diajukan gugat balik, maka apabila baik gugat pasal maupun gugat balik dinyatakan tidak dapat diterima, maka oleh karena kedua belah pihak adalah pihak yang dikalahkan kedua belah pihak atau salah satu pihak dapat mengajukan permohonan banding. Perkataan diulangi menunjukkan bahwa perkara tersebut menjadi mentah kembali. Diatas telah dikemukakan, bahwa pemeriksaan perkara tidak diulangia dengan nyata, artinya pihak-pihak dan saksi-saksinya tidak diperiksa lagi, melainkan perkataan diulangi berartim bahwa pemeriksaan dilakukan dari mulai pengajuan gugat sampai putusan dijathkan, dengan lain perkataan semua surat-surat bukti, utusan Pengadilan Negeri dibaca dengan teliti lagi, semua segi pemeriksaan diulang, baik yang mengenai yang duduknya perkara (fakta), maupun yang mengenai penerapan hukumnya oleh seorang hakim tinggi sebagia hakim tunggal atau oleh suatu majelis hakim yang terdiri dari tiga orang hakim tinggi.

Pemeriksaan banding dilakukan oleh pengadilan tinggi yang berkuasa dalam hukumnya masing-masing, dengan lain perkataan apabila suatu perkara diputuskan oleh pengadilan negeri di bandunng, maka pengadilan tinggi tidak dibandunglah yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara tersebut bukan dipengadilan tinggi di medan. Pasal 7 undang-undang No.20 tahun 1947 memuat ketentuan, bahwa permohonan untuk pemeriksaan banding harus disampaikan dengan surat atau lisan kepada panitera pengadilan tinggi negeri yang menjatuhkan putusan itu.

Hal itu berarti, bahwa permohonan banding dapat diajukan sendiri oleh pihak yang telah diberikan kuasa khusus untuk mengajukan permohonan banding. Kuasa tersebut sewaktu mengajukan permohonan banding, harus sudah memiliki surat kuasa khusus, dengan lain perkataan tanggal pemberian kuasa khusus itu lebih mudah dari tanggal pengajuan permohonan banding, setidak-tidaknya tanggalnya harus sama. Pengajuan permohonan banding, oleh kuasa berdasarkan surat kuasa umum, seandainya pun surat kuasa itu telah dibuat di hadapan seorang notaris, tidak dapat diterima oleh pengadilan tinggi. Bagi pengajuan permohonan banding oleh kuasa, surat kuasa khusus adalah suatu syarat mutlak. Apabila pihak yang berkepentingan itu telah lupa untuk memberikan surat kuasa khusus kepada kuasanya, atau dalam surat kuasa khusus tersebut terdapat kesalahan, maka permohonan banding dapat diterima, asalkan surat kuasa yang dipergunakan dipengadilan negeri, yang dalam praktek suka juga disebutkan surat kuasa dasar, mencakup, dengan lain perkataan memuat pemberian kuasa juga untuk mengajukan permohonan banding. Permohonan banding tersebut dapat diterima, oleh karena dianggap telah diajukan berdasarkan surat kuasa dasar itu. Dalam praktek suka pula dibuatkan kesalahan, yang tidak dapat dimaafkan, bahwa seorang kuasa yang telah diberikan kuasa dengan lisan dipersidangan pengadilan negeri sewaktu perkara tersebut diperiksa mengajukan permohonan banding lagi kleinnya, tanpa adanya surat kuasa khusus untuk mengajukan permohonan banding. Permohonana banding secara demikian itu tidak memiliki kekuasa untuk melakukan tindakan tersebut. Permohonan bandinng yang dapat diajukan oleh seorang kuasa yang telah diberi kuasa lisan dipersidangan, dapat diterima, apabila pada waktu pemberian kuasa dipersidangan itu dengan tegas-tegas. Disebut bahwa pemberian kuasa itu mencakup pemberian kuasa untuk mengajukan permohonan banding, hal mana harus dimuat dalam berita acara sidang yang dibuat oleh pengadilan negeri. Suka pula menjadi persoalan apabila surat kuasa dasar, ialah surat kuasa yang dipergunakan dipengadilan negeri, telah disubtitusikan, dilimpahkan kelain orang.[3] Oleh karena surat kuasa telah dilimpahkan keseluruhannya, kuasa yang pertama tidak memiliki hak lagi untuk mewakili pemberian kuasa, dan permohonan banding diajukan oleh yang bersangkutan, karena diajukan oleh seorang yang tidak mempunyai wewenang lagi untuk melakukan tindakan tersebut, harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dapat juga surat kuasa dilimpahkan untuk sebagian, misalnya khusus untuk mewakili yang bersangkutan untuk siding pada hari atau tanggal sekian. Dalam hal semacam itu, maka oleh karena pemberian kuasa yang selainnya telah tidak dilimpahkan, maka kuasa yang semula tetap berhak untuk mengajukan permohonan banding, asalkan syarat-syarat lain sebagaimana disebut diatas terpenuhi. Oleh karena banyak kesalahan terjadi dalam praktek, juga menyangkut permohonan bandung oleh orang-orang yang berpengalaman, sebaliknya permohonan banding diajukan sendiri oleh pihak yang berkepentingan.

Permohonan banding supaya dapat diterima diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan. Pasal 7 (1) dan (2) undang-undang No.20 tahun 1947, menyatakan bahwa permohonan banding harus diajukan tenggang waktu 14 hari dihitung mulai berikutnya dari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan. Bagi pemohon banding yang tidak berdiam dalam keresiden tempat pengadilan negeri tersebut bersidang, waktu itu dijadikan 30 hari.

Pada dewasa ini, setelah undang-undang No.14 tahun 1985 tentang mahkamah agung yang berlaku dalam pasal 46 menentukan, bahwa permohonan kasasi dalam perkara perdata harus disampaikan secara tertulis atau secara lisan melalui panitera pengadilan tingkat pertama yang telah memutuskan perkaranya, dalam tenggang waktu 14 hari sesudah putusan atau penetapan pengadilan yang dimaksud diberitahukan kepada pemohon, yang berlaku untuk seluruh pelosok tanah air dan menggantikan undang-undang mahkamah agung No. 1 tahun 1950, yang dalam pasal 113 (1) menyatakan, bahwa pemohonan kasasi untuk jawa dan Madura harus diajukan dalam tempo 3 minggu sedang diluar jawa dan Madura dalam tempo 6 minggu yang sekarang sudah tidak berlaku lagi. Patut dipertanyakan tenggang waktu mengajukan permohonan banding, dalam praktek masih dibedakan antara pemohon yang berdiam di dalam dan di luar keresidenan, seperti yang diatur dalam pasal 7 undang-undang No.20 tahun 1947 itu. Dapatlah dikemukan, bahwa dalam praktek, justru oleh karena kata keresidenan atau residen, kini sudah tidak dikenal lagi, pula oleh karena menurut pasal 46 undang-undang mahkamah agung No.14 tahun 1985 bahwa permohonan kasasi untuk seluruh indonesia harus diajukan dalam tenggang waktu 14 hari sesudah putusan atau penetapan pengadilan yang dimaksud diberitahukan, maka meskipun pasal 7 undang-undang No.20 tahun 1947 belum pernah dicabut namun dalam praktek semua permohonan banding harus diajukan dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sesudah putusan pengadilan negeri tersebut diberitahukan kepada yang berkepentingan. Hal itu, oleh karena setelah keresidenan tidak lagi dikenal, maka pasal 7 (2) undang-undang No. 20 tahun 1947 juga tidak bisa diterapkan lagi.

Sebenarnya masih patut dipermasalahkan mengenai perbedaan redaksi yang terdapat dalam pasal 7 (1) undang-undang No. 20 tahun 1947 dan yang terdapat dalam pasal 46 undang-undang No. 14 tahun 1985. Pasal 1 (1) undang-undang No.20 tahun 1947 menyebutkan’’ 14 hari terhitung mulai berikut hari pengumuman putusan……….’’, sedangkan pasal 46 undang-undang nahkamah agung No.14 tahun 1985 menyebutkan ‘’14 hari sesudah putusan diberitahukan’’. Bukankah apa yang disebutkan dalam kedua pasal itu berbeda 1 hari? Dalam praktek yang berlaku adalah rumusan yang terdapat dalam pasal 46 undang-undang mahkamah agung No. 14 tahun 1985, dan hal itu tidak menimbulkan masalah. Jadi, apabila putusan diberitahukan (atau diumumkan/ dijatuhkan dengan dihadiri oleh pihak yang bersangkutan) pada hari senin,misalnya tanggal 1 februari 1978, maka permohonan banding paling lambat harus diajukan pada hari senin, tanggal 15 februari 1978.

Dalam hal pemohon banding atau kuasanya tidak hadir pada waktu putusan diucapkan, maka tenggang waktu tersebut dihitung sejak hari berikutnya putusan tersebut diberitahukan kepada yang bersangkutan. pemberitahuan putusan ini biasanya dilakukan kepada yang bersangkutan dirumah atau apabila tidak bertemu pemberitahuan dilakukan melalui lurah setempat dan dalam hal tempat tinggal dan tempat tinggal dan tempat kediaman dari yang bersangkuatan tidak diketahui, pemberitahuan keputusan dilakukan dengan cara penempelan dictum putusan tersebut pada papan pengumuman yang untuk itu disediakan dikantor kabupaten, juga kadang-kadang pemberitahuan putusan tersebut dilakukan melalui surat kabar.[4]

C.Syarat dan Tata Cara Banding

Syarat untuk dapat dimintakan banding bagi perkara yang telah diputus oleh pengadilan dapat dilihat dalam Pasal 6 UU No. 20/1947 yang menerangkan,apabila besarnya nilai gugat dari perkara yang telah diputus itu lebih dari Rp.100 atau kurang, oleh salah satu pihak dari pihak-pihak yang berkepentingan dapat diminta supaya pemeriksaan itu diullangi oleh pengadilan tinggi yang berkuasa dalam daerah hukum masing-masing.

R. Subekti lebih rinci mengusulkan, hanya perkara yang nilai gugatannya berjumlah Rp.100.000(seratus ribu) atau lebih yang boleh dimintakan banding,alasannya untuk mempercepat tercapainya putusan yang berkekuatan hukum yang tepat.(R. Subekti,1982 :152) .

Sampai saat ini tidak ada batasan nilai gugatan jika pihak-pihak berperkara yang ingin mengajukan banding,karena dalam UU No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak ditemukan batasan nilai gugatan. [5]

BAB III

Analisis

BAB IV

Kesimpulan

Seperti yang telah dijelaskan, upaya hukum biasa adalah banding.yang diajukan apabila pihak-pihak yang berperkara tidak puas terhadap putusan pengadilan tingkat pertama.

Upaya hukum banding diadakan oleh pembuat undang-undang,karena dikhawatirkan bahwa hakim adalah manusia biasa,yang mungkin dirasa dapat membuat kesalahan dalam membuat suatu putusan,maka diadakanlah banding.

[1] Pokok-pokok Hukum Acara Perdata. Prof.Moh.Taufik Makarao.hal 164

[2] ibid

[3] ibid

[4] Hukum Acara Perdata di Indonesia . Prof.Dr.R Supomo,ibid

[5] Pokok-pokok Hukum Acara Perdata. Prof.Moh.Taufik Makarao.hal 165

Daftar pustaka

Prof.Moh.Taufik Makarao Pokok-pokok Hukum Acara Perdata

Prof.Dr.R Supomo: Hukum Acara Perdata di Indonesia, Penerbit Fascojakarta,1958

Prof.R Subekti, S.H: hukum acara perdata, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Penerbit Bina Cipta

Prof.dr. Sudikno mertokusumo, SH. Hukum Perdata Indonesia, Liberty Yogyakarta